Ribuan Hektar Lahan Ulayat Diserobot PT SSS Tanpa Koordinasi

PELALAWAN - Sedikitnya saat ini 1.000 hektar tanah ulayat milik Pebatinan Panduk, yang berada di kawasan desa Pangkalan Panduk, Kecamatan Kerumutan, diduga dikuasai dan digarap oleh perusahaan PT Sumber Sawit Sejahtera (SSS). Ironisnya, perusahaan dalam menggarap lahan itu, dilakukan tanpa adanya komunikasi dan koordinasi dengan pihak Pemangku Kepentingan di daerah tersebut.


Bahkan, lahan yang seyogyanya menjadi hak dan milik sah Batin Panduk yang dipergunakan untuk kesejahteraan anak kemenakan dalam kawasan Pebatinan, telah diserobot oleh perusahaan. Hal itu berujung, anak kemenakan tidak memiliki lahan lagi untuk berkebun dan bercocok tanam, sebagai salah satu mata pencaharian pokok masyarakat setempat.

Batin Panduk, Sudirman, pada media, Senin (9/9), mengatakan bahwa lebih dari 1.000 hektar lahan sah miliknya dikuasai PT SSS. Menurutnya, perusahaan dinilai arogan. Pasalnya, tanpa adanya koordinasi dengan para pemangku kepentingan, pihak perusahaan menggarap lahan secara sepihak.

"Lahan itu adalah tanah Ulayat Batin Panduk yang disertai oleh legalitas kepemilikan, seperti Tombo yang turun temurun dan peta zaman Hindia Belanda yang tetap kita kantongi. Seyogyanya dipergunakan untuk mensejahterakan para anak kemenakan yang bernaung dalam Pebatinan ini, namun, anak kemenakan terlanjur kehilangan lahan karena dirampas oleh pihak perusahaan," tandasnya.

Karena itu, sambungnya, atas penyerobotan itu dirinya telah melimpahkan kepada Lembaga Adat Petalangan (LAP) Kabupaten Pelalawan, untuk dimediasi dan segera diselesaikan.

"Saya sepenuhnya telah melaporkan penyerobotan lahan itu kepada Lembaga Adat, soalnya Pebatinan ini dibawah naungan Lembaga Adat. Namun, hingga kini belum saya dapat informasi sejauh mana bentuk penyelesaiannya," katanya.

Lembaga Adat Petalangan sendiri melalui Majelis Tinggi Hukum Adat Petalangan, Arifin, membenarkan bahwa ada laporan terkait penyerobotan lahan Pebatinan itu yang dilakukan oleh perusahaan PT SSS. Ditegaskannya, bahwa dalam waktu dekat ini laporan itu akan diproses dan akan mengundang pihak-pihak yang terkait.

"Dalam waktu dekat kita akan mengagendakan rapat Majelis Tinggi Hukum Adat serta para pengurus teras LAP, untuk merumuskan langkah-langkah yang diambil atas penyerobotan lahan tersebut," kata Wakil Majelis Tinggi LAP, Arifin.

Arifin juga menegaskan bahwa, usai rapat dengan pengurus LAP dan Pebatinan Kuang Oso Tiga Puluh (29 Pebatinan) untuk menentukan sikap, LAP juga akan melayangkan undangan pihak yang dituding telah merampas hal ulayat itu, yakni PT SSS.

"Kita akan sampaikan undangan kepada manajemen PT SSS, untuk duduk bersama dalam upaya penyelesaian sengketa ini. Karena, jika dibiarkan terus berlarut, diyakini akan bertambah keruh, yang ujungnya anak kemenakan terjebak hukum hanya demi menuntut yang menjadi haknya," ujarnya